Hubungan antar lembaga negara

No. Lembaga Negara Hubungan
1 MPR dengan DPR, DPD dan MK

MPR tidak lagi bertindak sebagai lembaga tinggi atau tertinggi negara. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Jumlah anggota DPD tidak boleh melebihi 1/3 jumlah anggota DPR dengan peran cukup besar, yaitu dalam hal mengubah UUD harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR dan memberhentikan presiden yang harus dihadiri oleh ¾ anggota MPR, sehingga peran DPD dalam kewenangan tersebut adalah suatu keharusan.

Dalam hubungannya dengan DPR, untuk memberhentikan presiden dalam sidang MPR, maka harus didahului dengan pendapat DPR. Sedangkan hubungannya dengan MK adalah jika terjadi sengketa di MPR, maka sesuai Pasal 24 C ayat 1, MK yang akan memutus penyelesaian sengketa tersebut.

2 DPR dengan Presiden, DPD dan MK. Sesuai Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 setelah amandemen, DPR memiliki fungsi legislasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut DPR harus mendapat persetujuan presiden dalam mengesahkan RUU. Sedangkan hubungannya dengan DPD terlihat dari peran DPD dalam memberikan pertimbangan atas RUU bidang tertentu dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu. Dengan MK, terdapat hubungan tata kerja yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa pendapat DPR tentang dugaan bahwa presiden bersalah.
3 DPD dengan DPR, BPK dan MK Hubungan dengan DPR: mengajukan RUU tertentu, membahas RUU tertentu, memberikan pertimbangan atas RUU tertentu dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu. Hubungan dengan BPK: DPD berdasarkan ketentuan UUD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan pada saat pemilihan anggota BPK. Hubungan dengan MK: MK memiliki kewenangan memutus sengketa dikalangan DPD.
4 MA dengan lembaga negara lainnya Berdasarkan Pasal 24 ayat 2, maka puncak kekuasaan kehakiman ada pada MA dan MK. Hubungan dengan MK terlihat saat MK mengajukan tiga orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di MK.
5 MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA dan KY MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara jika terdapat sengketa antar lembaga negara atau jika ada proses judicial review kepada MK.
6 BPK dengan DPR dan DPD BPK diatur berdasarkan Pasal 23 E UUD 1945 setelah amandemen. Hubungan dengan DPR dan DPD terkait dengan pemeriksaan APBN dan APBN daerah. Selain itu menyangkut pula dalam hal pemilihan anggota BPK.
7 Komisi Yudisial dengan MA

KY diatur berdasarkan Pasal 24 B UUD 1945 setelah amandemen. Hubungan dengan MA terkait dalam hal fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung, sedang pengusulan hakim lainnya tidak terkait dengan KY.

Sumber: A. M. Fatwa, 2008: 8-18


Download hubungan.antar.lembaga.negara.zip
Direct Link


Download


Download hubungan.antar.lembaga.negara.zip
Mediafire


Download


Download hubungan.antar.lembaga.negara.zip
Droplr


Download

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.